TEMBILAHAN - Sempat disorot dan dinilai kinerjanya masih 'melempem' oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) lakukan pembenahan guna untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kepala Dispenda Inhil Drs H Aslimuddin kepada Senuju.com Senin (21/11/2016), menyebutkan, pihaknya telah membentuk dan menurunkan Tim Penagihan, Verifikasi dan Validasi Data ke 100 desa dari 20 Kecamatan di Inhil.
Dalam tugasnya di lapangan, tim ini memberikan informasi dan pengetahuan seputar PBB, seperti apa itu PBB dan manfaat PBB sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan di daerah.
Lebih lanjut Aslimuddin menambahkan, pihaknya ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memberikan pengetahuan mengenai PBB.
"Kita sampaikan data PBB ini agar bisa baik dan ada kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap PBB," terang Aslimuddin diruang kerjanya.
Selain itu, pihaknya juga tengah memperbaiki data PBB yang ada dan melakukan penghimpunan data yang baru.
Karena permasalahan PBB di lapangan umumnya adalah datanya tidak valid, banyak data yang berubah yang disebabkan objek pajak yang meninggal, sudah berganti, nama yang salah dan identitas yang ganda.
"Bagaimana cara memperbaikinya itu kita masukkan dalam materi. Kita beri bimbingan kepada perangkat desa, kolektor bagaimana cara memperbaikinya, kita beri kemudahan," tutupnya. (kim)
