JAKARTA - Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, nilai tukar rupiah yang kian tergerus bisa digunakan oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 'menyerang' pemerintah.
Konkretnya, dengan terus-menerus mengeluarkan pernyataan, argumen, dan data yang menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi yang paling bersalah dalam hal itu.
"Kubu Prabowo-Sandi harus memperlihatkan ini (nilai tukar rupiah yang kian melemah) kesalahan pemerintah," katanya kepada wartawan saat ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (5/9).
Perlu diketahui, baru-baru ini LSI Denny JA melakukan jajak pendapat di kalangan pemilih yang menggunakan media sosial dan yang tidak.
Hasilnya, di kalangan pengguna medsos tingkat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 48,3 persen, kemudian pasangan Prabowo-Sandi 39,5 persen, dan pemilih yang merahasiakan pilihannya ada 12,2 persen.
Adapun pemilih yang tidak menggunakan medsos juga memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dengan 53,7 persen, dan pasangan Prabowo-Sandi hanya dipilih 25,5 persen. Kemudian yang masih merahasiakan pilihannya sebanyak 20,8 persen.
Untuk menjaga tingkat elektabilitas yang tinggi tersebut, menurut Ardian, Jokowi sebagai petahana melalui jajarannya harus mampu mengklarifikasi bahwa nilai tukar rupiah yang kian merosot bukanlah kesalahan pemerintah.
"Kubu Jokowi-Ma'ruf harus klarifikasi ini bukan kesalahan pemerintah. Tapi karena keadaan di luar wewenang pemerintah," imbaunya.
Sumber, rmol.co
