INHU - Kakanwil BPN Riau Syarir didampingi Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto, hari ini Kamis (12/2/2020), datangi Kecamatan Rakit Kulim, memberikan penyuluhan tentang Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA atau lebih dikenal dengan pensertifikatan tanah gratis.
Dalam acara yang juga dihadiri Kepala BPN Inhu, 19 Kepala Desa dan tokoh masyarakat ini, Kakanwil BPN menyatakan bahwa program pensertifikatan tanah di Rakit Kulim ini ada di dua desa, yakni Desa Talang Selantai dan Desa Talang Gerigi.
"Totalnya 2250 bidang yakni 1250 bidang di Talang Selantai dan 1000 bidang di Talang Gerigi," kata Syahrir.
Tetapi menurut Kakanwil, dalam program TORA ada beberapa hal yang masih dibayar masyarakat dan jumlahnya kecil, yakni, 1 materai untuk satu bidang tanah, pemasangan tanda batas, kelengkapan dokumen dan pajak pertama.
"Karena itu saya minta Pak Bupati untuk membantu menanggulangi biaya-biaya tersebut agar masyarakat benar-benar dapat sertifikat tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun," kata Syahrir.
Kakanwil BPN Riau menyatakan, mulai manusia lahir hingga meninggal butuh tanah. Tetapi tanah sifatnya tetap atau berkurang sedang masyarakat terus berkembang.
"Jika tanah tidak ada kepastian hukum, 10 tahun yang akan datang bisa terjadi sengketa. Target kita 2024 tidak ada lagi tanah yang tidak terukur atau yang tidak terpetakan," kata Syahrir.
Menurut Syahrir, tanah dalam program TORA termasuk tanah perusahaan sebesar 20 persen yang diperuntukan bagi masyarakat tempatan. Hal ini diatur negara agar jangan sampai perusahaan di suatu tempat tapi rakyatnya jadi penonton saja.
"Perusahaan harus mensejahterakan masyarakat tempatan. Artinya. Perusahaan dan masyarakat harus bersinergi," kata Kakanwil.
Sementara Bupati Inhu Yopi Arianto menyatakan, yang dinanti nanti selama ini akan terwujud, yaitu Tora, pensertifikatan tanah dibiayai negara. Ini akan sangat menguntungkan masyarakat.
"Biaya yang kecil-kecil akan dibantu Pemkab Inhu," janji Bupati.
Bupati juga meminta, agar apa yang dikatakan Kakanwil BPN benar benar-benar diresapi masyarakat, agar masyarakat tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,"ujarnya.
