INHIL - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Inhil menghimbau kepada pimpinan OPD, pimpinan perusahaan/BUMN/BUMD, pengusaha kecil/menengah dan kegiatan usaha lainnya diwajibkan menyiapkan atau menyediakan alat pemadam kebakaran (APAR) atau alat proteksi kebakaran atau sejenisnya di tempat kerja sssuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gudang dan keputusanmenteri tenaga kerja RI No Kep-186/MEN/1999 tentang penangaan kebakaran di tempat kerja.
Serta peraturan daerah kabupaten inhil nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten inhil nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi pemeriksaaan alat pemadam kebakaran.
"Keberadaan apr ini tentunya akan berbeda antara tempat usaha yang satu dengan yang lain. Tergantung dari luas lokasinya, jika memang lokasinya itu besar seusai ketentuan akan lebih dari satu Apar," jelas Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Inhil, Eddywan Shasby.
Cakupan bangunan yang akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan oleh tim pemeriksaan pada Damkar dan Penyelamatan Inhil. Pemeriksaan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun
Untuk itu, ia mengharapkan kepada pemilik bangunan toko jika ada petugas yang datang memberikan sosialisasi untuk tidak perlu diragukan, karena mereka memang petugas dari Dinas Damkar dan Penyelamatan Inhil.
"Bukan tempat usaha dan bangunan milik masyarakat yang dilakukan pemeriksaan, bangunan pemerintahpun tidak luput dicek.
Contoh yang saya turun langsung cek kelapangan adalah bangunan Islamic center untuk ruang isolasi tambahan untuk pasien covid-19", jelas Eddywan.
