INDRAGIRIPOS.COM - Kapolres Bulukumba, AKBP Gany Alamsyah Hatta menduga telah terjadi mark up anggaran pada pengadaan bahan pokok yang telah dibagikan kepada 5.000 Kepala Keluarga (KK) di Bulukumba. Dari Rp1,9 miliar yang bersumber dari APBD Bulukumba untuk bantuan sosial penanganan Covid-19, polisi menemukan kerugian negara Rp470 juta.
Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Bulukumba menemukan indikasi korupsi pada penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dalam rangka penangan Covid-19 di Bulukumba.
”Ada niatan orang-orang dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial (Dinsos) Bulukumba ini yang memanfaatkan hal tersebut, sehingga negara berpotensi mengalami kerugian negara Rp 400 lebih, dari anggaran sebesar Rp 1,9 Miliar,” kata Gany kepada dilansir dari SINDOnews, Kamis (21 /05/2020).
Hanya saja, dalam penentuan apakah ada kerugian negara nantinya akan ditetapkan oleh tim saksi ahli dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Makassar, yang telah disurati oleh pihak kepolisian.
Pemeriksaan mendalam dalam kasus ini, kata Gany berawal dari kecurigaan pihaknya dalam pengadaan barang dan jasa bantuan ini. Dalam batuan sembako tersebut, ada item atau bagian tertentu yang berpotensi merugikan negara.
”Contohnya, mie perbungkusnya Rp 3000, jadi kalau isi 10 jadi Rp 30 ribu, padahal jika beli satu box hanya Rp 1.800 perbungkus. Nah kenapa tidak beli satu box, kenapa beli satu biji,” terang Gany.
Ternyata setelah ditelisik oleh kepolisian, kata Gany ada perjanjian antara penyedia dan pembeli. Sehingga ditemukan adanya permainan kesepakatan antara pihak Dinsos Bulukumba dengan penyedia bahan.
”Ini niat jahat dari oknum tersebut, sehingga kita melakukan penyelidikan lebih mendalam. Pimpinan Di Polda Sulsel melalui Bapak Itwasda kita telah kontak dan meminta atensi, karena kita sangat sayangkan ditengah pandemi ini masih ada saja yang coba-coba bermain,” kesal Gany.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Bulukumba, Syarifuddin menerangkan jika jumlah beras yang diterima oleh warga tetap ada, hanya saja sebanyak 3 kilogram bukan 15 kilogram untuk 5000 KK. Namun akhirnya dibatalkan karena adanya bantuan dari stok cadangan beras dari Bulog sebanyak 30 ton dan 9 ton dari Dinas Ketahanan Pangan.
“Jadi dalam refocusing anggaran beras itu tidak jadi kita anggarkan, namun mengganti menjadi gula pasir 2 kg dan penerima kita tembah menjadi 6500 KK,” jelas Syarifuddin.
