INHIL- Inspektorat Inhil mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakoornas) Pengawasan Intern Pemerintah TH 2020 yang dibuka lansung Presiden RI Ir.Joko Widodo melalui Media Virtual, Senin (15/6/2020).
Pada kesempatan tersebut Kepala Inspektur Inspektorat Inhil Hj Irianti, SH, MH, mengikuti Rakoornas lansung secara Virtual dari Kantor Inspektorat Inhil Jl.Diponegoro Tembilahan turut didampingi Sekretaris, Inspektur Pembantu I, II, III dan IV, dan beberapa Auditor serta Auditor Kepegawaian.
Rakoornas Pengawasan Intern Pemerintah TH 2020 ini yang dibuka Presiden RI mengangkat tema "Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal dan Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" diikuti 996 orang peserta dari Inspektur Daerahdan Aliansi Auditor Indonesia.
Pada Rakoornas juga diikuti Kepala KPK, Ketua KPK RI, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan jajaran Mentri Kabinet Indonesia Maju serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.
Dalam ajang nasional tahunan itu, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik, khususnya dalam penanganan virus corona atau Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Apalagi, anggaran khusus untuk penanganan pandemi dan dampaknya itu mencapai Rp677 triliun.
"Angka ini adalah jumlah yg sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelola harus baik, sasaran harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit. Output dan outcome harus maksimal bagi seluruh rakyat," kata Jokowi ketika membua rakornas.
Jokowi menjelaskan bahwa saat ini dunia menghadapi kondisi luar biasa sulit karena pandemi Covid. Sebanyak 215 negara mengalami darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari wabah tersebut.
Semua negara tu, jelas dia, juga berjuang dari tekanan ekonomi yang dahsyat, termasuk Indonesia. Kondisi itu, sambung presiden, membutuhkan respons cepat dan tepat dari setiap negara.
"Demand terganggu, suplai terganggu, produksi juga bermasalah. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi."
Jokowo mengatakan di bidang kesehatan, negara harus mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebaar lebih luas. "Yang sehat juga tertular, yang sakit kita rawat sampai sembuh."
Sementara itu, di bidang sosial ekonomi, negara harus menjamin kebutuhan warga kurang mampu, warga yang terdampak Covid, sehingga tetap mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial.
Pemerintah, sambung Jokowi, juga harus memastikan sektor informal, sektor UMKM mampu bertahan dan para pelaku usaha bisa tetap bergerak sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) masal bisa dihindari.
"Hadirin sekalian semua langkah pemerintah cepat dan tepat harus akuntabel," tegas Jokowi.
