INHIL - MASIH seperti tahun sebelumnya, aktivitas yang bisa dilakukan masih sangat terbatas tersebab pandemi covid masih berlangsung hinggalah saat ini. Karenanya, pemerintah pusat dan daerah menetapkan persoalan pandemi covid sebagai persoalan krusial yang harus diatasi secara bersama-sama.
Di dunia, munculnya virus corona ini telah merenggut jutaan nyawa. Pola kehidupan manusia drastis berubah yang memaksa manusia memulai seperti dikehidupan baru. Meski demikian, upaya pemerintah untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya Pemkab Inhil melalui instansi terkait tetap dilakukan secara maksimal meski pergerakan masih sangat terbatas oleh kondisi covid 19 ini.
Pemkab Inhil melalui salah satu instansi, misalnya Dinas Sosial yang menjadi garda terdepan kepala daerah soal mengangkat sisi kemanusian dan sosial masyarakat, sejak Januari hingga pertengahan Juli ini, program kepala daerah di lapangan tereksekusi dengan baik. Bahkan, Dinas Sosial Inhil yang dipimpin HM Arifin, tak hanya hadir menyerahkan atau memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa bencana. Namun, dengan menjalankan instruksi bupati, program-program lainnya juga hadir dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Inhil.
Perjalanan di setengah tahun ini, keberadaan Rumah Singgah juga mendapat perhatian serius oleh Dinas Sosial. Di mana Kepala Dinas Sosial Inhil H Arifin mengatakan sebelum memaksimalkan fungsi Rumah Singgah tersebut, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pembenahan.
"Kita benahi ruanganya dan menyusun tata kelola dengan baik sehingga bisa memberikan rasa nyaman kepada warga yang menginap," jelas Kadinsos Inhil Arifin seraya berharap keberadaan Rumah Singgah dapat membantu masyarakat berasal dari luar Tembilahan yang sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan, bisa menetap sementara di rumah tersebut
“Kita ingin keberadaan rumah singgah ini benar-benar tepat sasaran, sehingga bisa mengurangi beban warga yang tengah menjalani pengobatan di RSUD,” sebutnya.
Sementara itu, terkait bantuan untuk warga yang menjadi korban bencana alam. H Arifin menjelaskan, pihaknya selalu tanggap menyerahkan bantuan Pemkab ke masyarakat dan bergerak langsung ke lokasi. Dan baru-baru ini pihak Dinsos menjalankan bentuk kepedulian kepala daerah untuk membantu masyarakat yang terdampak covid dengan membuka Dapur Umum untuk warga Lorong Melur, Tembilahan.
"Semua ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Inhil kepada warga yang membutuhkan. Kita tahu akibat di isolasi tersebut ada sekitar 33 KK yang tidak dapat beraktifitas sama sekali dan hanya diperbolehkan di dalam rumah. Oleh karena itu tentu mereka membutuhkan bantuan dan pertolongan kita semua terutama untuk kebutuhan kunsumsi sebab jika tidak dibantu tentu berakibat fatal baik kesehatan maupun sosial," kata Kepala Dinas Sosial H Arifin MM SSos.
Kadis menambahkan, Dinas Sosial yang didukung oleh Tagana ( Taruna Siaga Bencana ), juga ikut berperan langsung mengambil sikap solidaritas dengan bersama-sama secara kompak membuka dapur umum meskipun dengan menu yang sederhana. Dan direncanakan minimal untuk 3 hari kedepan kita bisa membantu kebutuhan konsumsi dasar 30 KK yang ada di daerah Lorong Melur tersebut.
Tidak hanya itu, Pemkab Inhil melalui Dinsos juga menyerahkan bantuan beras kepada warga terdampak Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM ) melalui Dinas Sosial dengan membagikan beras kepada 70 Kepala Keluarga (KK) dan 122 jiwa masyarakat yang terdampak covid 19 yang berada di Lorong Darmawan Jalan Letda Samidi, Kelurahan Tembilahan Kota.
"Beras bantuan ini kita ambil dari Beras Cadangan Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog, sesuai ketentuan masing-masing jiwa mendapatkan beras 6 kg, jadi kita salurkan untuk warga Lorong Dermawan ini lebih kurang 732 kg.Ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah dalam membantu masyakat yg terpapar akibat pendemi covid 19 ini. Harapan kita tentu dengan bantuan ini sedikit meringankan beban kehidupan warga, dan menjadikan pelajaran bagi masyarakat agar menjaga diri dan patuhi Prokes supaya penyebaran covid 19 ini tidak berkembang,” ujar H Arifin.
Di satu sisi, Kadinsos H Arifin menjelaskan, jajarannya juga tengah menindak-lanjuti arahan Bupati Indragiri Hilir H. Muhammad Wardan tentang percepatan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) dan menggelar rapat secara virtual bersama TKSK dan Pendamping PKH Se Inhil.
“Kita ingin memastikan pesan dan arahan Bupati Indragiri Hilir tentang percepatan perbaikan data DTKS kepada semua OPD terkait tersebut sampai dan ditindak- lanjuti dengan baik terutama oleh petugas lapangan Dinsos yakni TKSK dan pendamping PKH," kata Kadis.
Langkah koordinasi ini penting karena memperbaiki data 80.039 jiwa masyarakat miskin yang datanya tidak valid tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah sehingga disamping ditegaskan untuk disegerakan juga perlu dikontrol dan diawasi progresnya.
"Kita juga ingin tahu sejauh mana progres perbaikan data di masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan .Alhamdulillah dari hasil pertemuan tadi walau hanya melalui virtual, namun cukup lancar . Apalagi para petugas kita (TKSK dan pendamping PKH) sangat merespon bahkan yang menggembirakan sebagian besar sudah melaksanakan pertemuan dengan camat, lurah dan kepala desa," terang H Arifin.
Selain terus menjalankan program Bupati Inhil, pihaknya juga menjadi garda terdepan ikut mensukseskan program pusat yang dikolaborasikan dengan kebijakan pemerintah daerah salah satunya peserta KPM KPH. Tercatat hingga pencairan tahap II sekitar 17.045 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Inhil. Bantuan yang diberikan itu bersumber dari Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut keterangan Kepala Dinas Sosial H Arifin, pada pencairan tahap I yang terhitung Januari-Maret KPM tercatat sebanyak 17.425, dan mengalami penurunan KPM pada tahap II.
"Pada tahap II ini, ada sekitar 17.045 KPM. Artinya jika dibandingkan tahap pertama ada pengurangan sekitar 384 KPM yang bersumber dari PKH ini, " terangnya
Pengurangan KPM itu,, karena pada periode awal bantuan tersebut digulirkan, sejumlah KPM mampu memanfaatkan bantuan untuk mengembangkan atau dijadikan modal usaha yang notabennya bisa meningkatkan pendapatan.
"Karena itulah, KPM yang tercatat di tahap pertama, mengundurkan diri atas inisiatif sendiri di tahap kedua tidak lagi namanya dimasukkan. Dan ini kami memandangnya sebagai langkah baik menuju kemajuan masyarakat itu sendiri, " tutur Kadis.
Untuk diketahui, KPM menerima dana bantuan mulai dari Rp 250 ribu hingga 2.475.000. Data KPM, oleh Tim PKH juga didapatkan, salah satunya dari pihak desa.
"Untuk tahap kedua ini, ada sekitar 59 KPM yang mengundurkan diri. Dan kami berharap, untuk pencairan tahap ketiga kelak lancar dan tanpa kendala. Bagi kami, prinsipnya, tidak akan membuat warga sulit. Dan apresiasi juga kami berikan kepada keluarga penerima manfaat dari tahap awal ke tahap 2 sudah banyak yang mengundurkan diri (graduasi mandiri) dari kepersertaan PKH secara sukarela karena sudah mampu, " tutup Kadis.
Di samping program di atas, Pemkab Inhil melalui Dinsos baru-baru ini mengupayakan Suku Anak Dalam yang berada di Kecamatan Kemuning untuk memiliki rumah. Dan selama ini, mereka diketahui hidup di alam bebas. Dan H Arifin mewakili Bupati Inhil mengucapkan terima kasih atas kunjungan Direktur Pemberdayaan KAT Kemensos RI atas kepeduliaan pemerintah pusat untuk membangun rumah Suku Anak Dalam di Kecamatan Kemuning. Serta untuk memastikan proses pembangunan rumah tersebut tanpa kendala, pihaknya akan melakukan pemantauan di lapangan secara rutin. ***
