-->

Rakornas Nataru 2025-2026: Inhil Siap Tangani Keamanan, Pelayanan, dan Harga Pangan

Publish: Redaksi ----

TEMBILAHAN - 11 Desember 2025, Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE, MT yang diwakili oleh Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kegiatan ini diikuti dari e-Bilik Diskominfopers Tembilahan.


Rakornas dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Mendagri menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama masa libur Nataru.


Arahan Utama Mendagri Tito Karnavian


1. Penguatan Stabilitas Keamanan


Daerah diminta meningkatkan koordinasi dengan TNI, Polri, dan unsur keamanan untuk menjaga kondisi tetap kondusif, terutama pada: Gereja dan rumah ibadah,

Lokasi wisata dan pusat keramaian,Pusat perbelanjaan,Terminal, bandara, dan pelabuhan.


2. Kesiapan Pelayanan Publik


Mendagri menegaskan agar layanan kesehatan, transportasi, dan fasilitas darurat tetap siaga. Posko terpadu diminta aktif mulai pekan ketiga Desember untuk memantau arus orang dan barang.


3. Pengendalian Harga dan Ketersediaan Pangan


TPID diminta melakukan pemantauan harian, memperketat pengawasan distribusi, serta memastikan koordinasi dengan Bulog guna mencegah gejolak harga.


4. Antisipasi Kebakaran dan Bencana Lain


Merujuk data 20.427 kasus kebakaran pada 2024, daerah diminta meningkatkan edukasi masyarakat, melakukan pemeriksaan instalasi listrik, memperkuat kesiapsiagaan Damkar, serta mengoptimalkan sarana prasarana sesuai Permendagri 122/2018.


5. Monitoring Mobilitas Masyarakat


Daerah diminta memantau arus mudik dan balik, mengoptimalkan sistem informasi lapangan, serta memastikan rekayasa lalu lintas berjalan baik terutama di wilayah wisata.


Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa keselamatan dan kelancaran masyarakat selama Nataru merupakan prioritas utama. Kepala daerah diminta hadir langsung dalam proses monitoring dan pengendalian lapangan untuk memastikan kesiapan daerah berjalan optimal.(Galery)







Share:
Komentar

Berita Terkini