TEMBILAHAN – Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang tengah dilaksanakan oleh Lembaga Legislatif Kabupaten Inhil memasuki tahap akhir dan diharapkan akan segera diselesaikan dalam waktu dekat.
Meskipun proses ini mengalami beberapa waktu keterlambatan dari jadwal awal yang telah direncanakan, pihak terkait menyatakan bahwa keterlambatan tersebut bukanlah merupakan bentuk kelalaian, melainkan sebuah upaya kehati-hatian yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aspek dalam rancangan anggaran dapat dibahas secara mendalam dan menyeluruh. Prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah bahwa kecepatan dalam penetapan APBD tidak boleh menjadi tujuan utama jika hal tersebut harus mengorbankan kualitas dan kelengkapan dari setiap item anggaran yang diajukan.
Mengingat bahwa APBD menjadi landasan utama bagi pelaksanaan semua program pembangunan, penyediaan pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Inhil, maka setiap bentuk kelalaian dalam proses penetapannya akan memberikan dampak yang sangat signifikan dan merugikan masyarakat secara langsung.
H. Ardiansyah Ketua Partai Berkarya Kabupaten Inhil yang aktif mengikuti perkembangan proses pembahasan APBD, menyampaikan pandangan yang tegas dan jelas terkait dengan substansi pembahasan yang sedang berlangsung. Menurutnya, pembahasan APBD Kabupaten Inhil seharusnya tidak pernah dihubungkan atau dikaitkan dengan dinamika koalisi politik yang seringkali sarat akan kepentingan politik sektoral dari berbagai pihak.
Ia menegaskan bahwa esensi dan tujuan utama dari pembahasan APBD adalah berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kepentingan masyarakat luas di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Inhil. "Pembahasan APBD Inhil bukan terkait dengan koalisi politik yang sarat akan kepentingan politik namun pembahasan terkait dengan kebijakan pembangunan dan kepentingan masyarakat Inhil," tegasnya dalam keterangannya, Rabu 21 januari 2026.
Menurut H Ardiansyah, setiap pertimbangan yang diajukan selama proses pembahasan haruslah berdasarkan pada analisis yang mendalam terkait dengan kebutuhan aktual pembangunan di daerah, potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Inhil, serta harapan dan aspirasi masyarakat terhadap kemajuan daerah yang lebih baik. Ia menambahkan bahwa fokus pada kepentingan masyarakat akan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang optimal dan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, H. Ardiansyah menjelaskan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam proses pembahasan, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil dan berbagai dinas terkait, serta Lembaga Legislatif Kabupaten Inhil yang diwakili oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah bekerja keras secara bersama-sama untuk mencari solusi terbaik agar rancangan APBD dapat disusun dan ditetapkan dengan baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Partai Berkarya Inhil ini, menekankan bahwa sangat penting untuk menghindari terjadinya benturan atau konflik yang tidak perlu antara kepala daerah dan lembaga legislatif, karena kedua institusi tersebut memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.
Selain itu, ia juga mengajak agar semua pihak tidak lagi berkutat pada dinamika politik pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, karena setiap bentuk perdebatan yang bersifat politik akan hanya menghambat proses pembahasan dan menjauhkan fokus dari tujuan utama yang harus dicapai.
"Saatnya membangun daerah, karena sudah selesai saat Pilkada," tegas H Ardiansyah dengan penuh semangat. Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penetapan APBD agar tidak melakukan langkah-langkah secara sembarangan atau hanya sekadar mengejar target waktu tanpa memperhatikan kualitas dari hasil akhir.
Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dan dituangkan dalam bentuk alokasi anggaran akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Inhil, mulai dari ketersediaan infrastruktur jalan raya, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga program bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses penetapan APBD harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, melalui kajian yang cermat, analisis yang mendalam, serta pertimbangan yang matang terhadap segala dampak yang mungkin terjadi di masa depan. Ia menambahkan bahwa keberhasilan penetapan APBD yang berkualitas akan menjadi modal utama bagi pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, H Ardiansyah juga mengajak seluruh komponen masyarakat, termasuk para pemimpin politik dan tokoh masyarakat di Kabupaten Inhil, untuk menghindari sikap atau perilaku adu domba yang dapat menciptakan ketegangan tidak perlu antara kepala daerah dan parlemen daerah.
Ia menegaskan bahwa baik pemerintah daerah maupun lembaga legislatif sedang melakukan upaya terbaik masing-masing dengan penuh integritas dan komitmen untuk mencari solusi yang optimal dalam rangka penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Inhil. Kedua institusi tersebut memiliki visi yang sama untuk membawa kemajuan bagi Kabupaten Inhil, meskipun mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan tersebut.****
