JAKARTA –Status tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola membuat prihatin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Bahkan politisi PDI Perjuangan ini mengaku sedih melihat ada lagi kepala daerah yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum.
“Saya prihatin dan sedih dengan masih adanya KDH (kepala daerah) yang berurusan dengan aparat penegak hukum (APH), hanya untuk mendapatkan kesepakatan atas RAPBD,” jelas Tjahjo yang menjadi pimpinan sekolah perusahaan secara , Jumat (2/2).
Kemendagri mengaku telah meminimalisasi potensi negosiasi pengelolaan keuangan melalui Revisi Peraturan Pemerintah. Harapannya PP itu membuat pengelolaan keuangan tidak lagi menjadi area yang rawan korupsi.
Sebagai contoh, dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang sampai dengan jangka waktu tertentu tidak disetujui DPRD, dapat langsung ditetapkan oleh kepala daerah.
Tjahjo menyesalkan kejadian yang menimpa mantan Bupati Tanjung Jabung Timur itu. Padahal, menurut dia, aturan-aturan soal pengelolaan keuangan dan RAPBD sudah dipahami oleh kepala daerah. (us)
Sumber, poskotanews
