-->

Stigma Masyarakat dan Faktor Ekonomi Hambat Eliminasi TB di Inhil

Publish: Redaksi ----


TEMBILAHAN - Community Empowerment Of People Against Tuberculosis (CEPAT) Lembaga Kesehatan PB Nahdlatul Ulama (LKNU) Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka menyamakan persepsi dan adanya rencana tindak lanjut aksi daerah dalam kebijakan mengenai Tuberculosis menuju eliminasi TBC di Kabupaten Indragiri Hilir.

Seperti diketahui, CEPAT merupakan sebuah program eliminasi Tuberculosis berbasis masyarakat mulai dari melakukan penyuluhan, pendataan, dan penemuan kasus TBC hingga pendampingan untuk merujuk Ke fasilitas layanan kesehatan agar diperiksakan dan mendapat pendampingan hingga pasien dinyatakan sembuh.

Di tingkat pusat program ini sebagai Principle Recipient (PR) adalah Kementerian Kesehatan RI dan PB LKNU sebagai Sub Recipient Khusus (SR) sedangkan di tingkat wilayah Regional Riau adalah Stikes Al Insyirah Pekanbaru sementara untuk Kabupaten Inhil akan dilaksanakan oleh bagian Implenting Unit.

Ketua Implementing Unit Kabupaten Inhil, Wahyu Friyonanda Riza, SH dalam paparannya menyebut kegiatan yang sedang dilakukan timnya saat ini memang berbentuk investigasi kontak langsung sehingga ada beberapa kendala yang kerap dihadapi dilapangan selama ini.

"Sampai saat ini stigma masyarakat yang masih enggan untuk berobat ke Puskesmas karena mengangap TBC adalah penyakit keturunan atau guna-guna masih saja melekat," papar Wahyu.

Alumni Fakultas Hukum Unisi tersebut juga menambahkan, adanya pandangan masyarakat yang menganggap penyakit TBC merupakan penyakit yang sulit disembuhkan sehingga, diduga masih banyak masyarakat pengidap TBC yang malu membuka diri.

"Selain itu, faktor ekonomi juga berperan disini. Masyarakat yang TBC akan sembuh pengobatannya apabila asupan gizi makanan serta lingkungannya baik, sedangkan temuan kami pada pasien TBC ada yang berada di bawah ekonomi lemah. Lingkungan yang kotor dan kumuh sehingga bisa menjadikan kuman TBC semakin berkembang biak," tambahnya.

Dirinya berharap, dengan adanya FGD ini maka akan bisa mencarikan solusi dan masukan dari beragam masalah serta kendala yang ditemukan dilapangan selama ini sehingga program eliminasi TB akan berjalan sukses.

Sementara, Subowo Radiyanto perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil, sepakat jika hal ini perlu kerja bersama semua pihak sebab tidak mungkin hanya diserahkan kepada Dinkes Inhil dan tim LKNU saja.

"Dari tim kami hanya dalam bentuk penanganan saja, yaitu mencari dan mengobati serta mendampingi sampai sembuh, akan tetapi kalau sifatnya akibat faktor kemiskinan dan lain hal maka sudah diluar jangkauan kami sehingga perlu peran serta berbagai pihak di Inhil," ucap mantan Kepala Puskesmas Gajah Mada itu.

H. Abdul Hamid, Ketua PC NU Inhil juga memberikan masukan yang sama bahwa kata kuncinya untuk saat ini adalah kebersamaan, sehingga dirinya mengajak semua pihak untuk menggaungkan dan menyelesaikan bersama persoalan yang ada di lapangan.

Dalam FGD tersebut, juga didapat beberapa kesimpulan diantaranya akan membuat sebuah payung hukum baik dalam bentuk Perbup maupun Perda sehingga permasalahan ini dapat ditindaklanjuti untuk jangka waktu yang panjang.(Fahrin)
Share:
Komentar

Berita Terkini