Jokowi juga bahkan menyampaikan akan menutup kran ekspor kopra ke luar negeri, dia hanya ingin mendayagunakan kelapa didalam negeri saja dengan produksi secara nasional hasil turunan kelapa.
Sebagai Kabupaten dengan hamparan kelapa terluas Kabupaten Indragiri Hilir juga dikenal dengan negeri hamparan kepala dunia, kebijakan dari Presiden akan menasionalkan produksi turunan kalapa dan menutup keran ekspor tentu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Ediwan Shasby mengatakan sangat mendukung dari program Presiden Jokowi dimana kelapa atau sudah bentuk kopra diolah menjadi avtur, dengan harapan dapat meningkatkan taraf perekonomian petani kelapa.
"Kita sangat menyambut baik hal tersebut, sejalan dengan program Dinas Perkebunan Inhil dimana ada perkebunan terintegrasi, "katanya.
Dilansir dari indragiri1 Eddiwan Shahby menambahkan, yang harus difikirkan adalah kemana nanti bahan baku ini akan dikirim, tentu harus ada pabriknya, dan faktanya saat ini belum ada tempat untuk menampung Kelapa-kelapa petani ini.
Sementara Dekan Fakultas Ekonomi (Fekon) Universitas Islam Indragiri (Unisi) Zainal Arifin juga mendukung, jika memang Kelapa yang akan dijadikan avtur tersebut bertujuan untuk meningkatkan harga kelapa dan perekonomian petani.
"Jika menimbang hal itu memang bagus silahkan dilanjutkan, namun jika itu mengakibatkan monopoli pasar Nasional dan semakin menyempit (karena menutup ekspor) serta harga kelapa semakin down (murah) tidak seharusnya kebijakan tersebut yang diambil," ujar Zainal
Jelasnya, seandainya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli kelapa secara nasional, apakah BUMN akan sanggup, karena menutup ekspor, yang seharusnya adalah para petani ini memiliki akses pasar yang banyak untuk menjual hasil kelapa tersebut.
