TEMBILAHAN - Meski Tim PKH Dinas Sosial Inhil merujuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), data warga juga disaranakan pihak desa masing-masing. Namun demikian warga juga disarankan untuk melengkapi administrasi kependudukan secara utuh agar tidak terjadi perbedaan data di KK dan KTP.
"Sejak kami melakukan proses pendataan, masih ditemukan data warga yang berbeda dari. Misalnya, data di Kartu Keluarga (KK) beda dengan di Kartu Tanda Penduduk (KTP)," kata Kepala Dinas Sosial yang disampaikan Koordinator Pendamping PKH Inhil, Ali, Senin (5/7).
Dia menjelaskan, kendala yang dihadapi lainnya seperti saat pencairan PKH, masih banyak KPM harus menempuh perjalanan ke kecamatan atau ke desa. Hal itu biasanya dilakukan oleh KPM yang datang dari wilayah yang letaknya di parit.
"Di sisi lain, masih banyak warga yang kurang menjaga keberadaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga mengalami kerusakan," tegas Ali.
Bagaimana pun, semua kendala yang sifatnya masih bisa diatasi itu, tambah Ali, tidak membuat proses pencairan PKH menjadi kendala. "Bagi kami, prinsipnya, tidak akan membuat warga sulit. Dan apresiasi juga kami berikan kepada keluarga penerima manfaat dari tahap awal ke tahap 2 sudah banyak yang mengundurkan diri (graduasi mandiri) dari kepersertaan PKH secara sukarela karena sudah mampu, " tutup Ali.***
