Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Forum Anak (FA) terus upayakan dan Himbauan untuk tidak melakukan pernikahan dini.
Kepala Dinas P2KBP3A Inhil melalui Kabid PPA dan PHA DP2KBP3A Inhil Siti Munziarni SKM MKS, menyampaikan tentunya kita berkomitmen untuk tidak terjadi pernikahan dini atau anak yang belum mencapai usia minimal.
Karena sangat rentan angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting.
“Besar harapan kita semua yang telah memberikan upaya, kinerja, dan sumbangsih terbaiknya dalam merespon permasalahan nasional, yaitu perkawinan anak, tentunya mencegah pernikahan dibawah umur, ujar Kabid PPA dan PHA DP2KBP3A Inhil Siti Munziarni SKM MKS.
Menurutnya, berdasarkan UUD terlihat, Pemaksaan perkawinan Pasal (10) UU TPKS menyebutkan bahwa pelaku perkawinan paksa bisa dipidana penjara paling lama 9 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.
"Perkawinan Paksa yang dimaksud termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan dengan itu perlu melakukan berbagai upaya dan program untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur di Indonesia, salah satunya adalah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang telah dideklarasikan pada 2020 lalu,"katanya
Dengan melalui Forum Anak Daerah dapat melakukan aksi strategis sebagai inovasi dan inspirasi upaya pencegahan perkawinan anak dibawah umur di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. (Adv)
