Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi - fraksi DPRD terhadap usulan enam Ranperda yang disampaikan pada paripurna beberapa waktu lalu.
Tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi disampaikan pada rapat Paripurna ke 8 masa sidang I yang digelar pada selasa (11/4), dibacakan oleh Sekdakab Inhil H Said Syarifuddin.
Rapat paripurna dipimpin wakil ketua DPRD H Sahrudin, turut dihadiri perangkat daerah, unsur Forkopimda dan anggota DPRD Inhil.
Menanggapi pertanyaan dari fraksi PKB, disampaikan Sekda, terhadap adanya target penerimaan retribusi yang tidak tercapai dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban atas penggunaan jasa kepelabuhanan, kurangnya kepedulian penyedia jasa untuk memenuhi kewajibannya,
"Menurut hemat kami urgensi pertukaran juru pungut jasa kepelabuhanan belum perlu dilakukan," sebutnya.
Kemudian tanggapan tentang kenaikan tarif retribusi parkir yang dimaksud untuk kendaraan roda dua menjadi Rp 2000 yang tidak sesuai dengan perda yaitu Rp 1000 dikarenakan pengelolaan parkir dilaksanakan oleh pihak kedua, kemudian pihak kedua mengontrakkan kepada pihak ketiga.
"Sesuai dengan hasil survey yang dilakukan dinas perhubungan kabupaten indragiri hilir maka dimungkinkan untuk menaikkan tarif parkir dalam usulan perubahan untuk meningkatkan PAD," tambahnya.
Menanggapi pemandangan dari Fraksi golkar, sekda mengucapkan terima kasih atas masukan dan sarannya, agar pembahasan tentang rancangan peraturan daerah benar-benar menghasilkan output yang maksimal, dan agar pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
