INDRAGIRIPOS.COM - Pandemi corona makin lama belum usai, keadaan ekonomi lumpuh karena virus yang belum ada vaksinnya ini. Pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan new normal sebagai bentuk langkah solusi.Meski saat ini kurva penyebaran yang terbangkit corona masih tinggi. Dari hasil survei yang dilakukan salah satu lembaga mayoritas warga meminta untuk diterapkan new normal dari pada melanjutkan PSBB.
“Mayoritas publik menyetujui diberlakukan new normal dalam upaya menangani pandemi Coovid-19,” kata Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad dalam keterangan pers di Jakarta, pada Selasa (9/6/2020) dilansir dari berita satu.
Survei dilakukan tanggal 26 Mei hingga 1 Juni 2020. Survei dilakukan melalui telepon kepada 1.200 responden yang diambil secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dia menjelaskan, temuan survei menunjukkan sebanyak 78,1 persen responden menginginkan pemberlakuan new normal. Hanya sebagian kecil atau 16,5 persen yang tidak setuju. Sisanya 5,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Menurut Dika, dikotomi antara persoalan kesehatan atau ekonomi yang diutamakan harus dipecahkan oleh para pembuat kebijakan. Setelah hampir tiga bulan terdampak Covid 19, publik menginginkan aktivitas ekonomi segera dibuka kembali.
“Ada 25,3 persen masyarakat memang masih mengkhawatirkan tertular Covid 19. Tetapi lebih banyak yang merasa khawatir tidak dapat bekerja dan menerima penghasilan atau takut kelaparan (67,4 persen). Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab (7,3 persen)," jelas Dika.
Menurutnya, situasi new normal memang membolehkan masyarakat untuk kembali beraktivitas, tetapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Diantaranya penggunaan masker, tetap melakukan jaga jarak (physical distancing), hingga cuci tangan atau memakai hand sanitizer.
“Secara mutlak masyarakat bersedia memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan untuk mencegah penularan Covid 19 (84,3 persen). Hanya sebagian kecil yang tidak bersedia (13,6 persen). Sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab (2,1 persen)," tutup Dika. (***)
