INHIL - Dinas perhubungan dan perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi Riau melakukan survey ke Kantor PT RIZLY KITA-KITA 888 yang beralamat di jalan Telaga Biru Tembilahan tepatnya di depan terminal parit 8.
Kedatangan tim survey Indrawansyah Syarkowi, SE, M.Si selaku Kabid Angkutan Jalan di Dinas Perhubungan Provinsi Riau bersama Erick Wedhi Samantha, S.HUT Analis Perizinan DPMPTSP Provinsi Riau di sambut baik oleh Saprizal selaku Direktur Utama PT RIZLY KITA-KITA 888.
"Kami dari PT RIZLY KITA KITA 888 TRAVEL Mengucapkan Terimakasih atas kunjungan bapak Indrawansyah Syarkowi, SE, M.Si Kabid Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dan bapak Erick Wedhi Samantha, S.HUT Analis Perizinan DPMPTSP Provinsi Riau. Jangan ragu lagi naik armada Kita-kita 888 Travel dan Semoga PT RIZLY KITA KITA 888 TRAVEL tetap Jaya, " kata Direktur utama PT RIZLY KITA KITA 888 TRAVEL yang akrab disapa Rizal Amisri ini.
Dalam kunjungan survei tersebut Indrawansyah Syarkowi, SE, M.Si mengatakan Dinas Perhubungan Provinsi Riau akan mempermudah pengurusan izin kendaraan plat hitam ke plat kuning. Hal ini menjadi perhatian Indrawansyah Syarkowi SE M.Si, sebagai Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang di lantik 27 Juli 2020 lalu.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kabag Umum RSUD Petala Bumi tersebut berjanji akan menyelesaikan permasalahan, khususnya terkait angkutan jalan di Provinsi Riau, dimana terdapat 3 Kasi di Bidang Angkutan Jalan.
Yaitu Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek, Kasi Angkutan Keselamatan dan Teknis Sarana dan Kasi Angkutan Perkotaan dan Pemadu Moda.
"Fokus kami ke depan adalah merangkul saudara-saudara kami pengusaha travel terutama yang ilegal untuk mengurus izin trayek dan mengurus perubahan plat hitam ke plat kuning," ucap Indrawansyah
Pendekatan yang dilakukan adalah secara kultural, bukan struktural. Pihaknya akan mendatangi satu persatu pengemdui travel lalu diajak diskusi. Kemudian Dishub Riau sekaligus menginfokan biaya resmi yang dikeluarkan untuk perizinan, sehingga tidak ada lagi yang dikhawatirkan terkait biaya yang harus dikeluarkan.
"Kami menghimbau kepada operator agar mengurus langsung perizinannya tanpa melalui perantara atau calo, selain itu kita juga merancang regulasi daerah terkait penataan karoseri agar hulunya terselesaikan," pungkasnya.***
