Hal itu ditegaskan Kajari Tuba Dyah Ambarwati, melalui Kasi Intel Leonardo Adiguna, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Selasa (25/1/2022).
Dia menambahkan sesuai dengan aturan, pihaknya akan menunggu selama 60 hari kedepan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh inspektorat kabupaten Tubaba
"Jika dalam masa 60 hari itu,indikasi temuan dalam fisik pembangunan jembatan usaha tani yang bersangkutan mantan kepala tiyuh Saifulloh, tidak mampu mengembalikan kerugian negara sesuai LHP inspektorat, maka menjadi kewenangan aparat penegak hukum, yakni kami dan juga kepolisian untuk menindaklanjuti persoalan tersebut," imbuhnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Inspektorat Tubaba, telah melaporkan hasil pemeriksaan terkait dugaan kerugian negara, terhitung sejak
Senin 24 Januari 2022 dalam realisasi dana desa Tiyuh Candra Kencana, di masa kepemimpinan Saipulah ke Bupati Tubaba Umar Ahmad.
"Dalam LHP itu kami meminta mantan kepala Tiyuh Saipulah bertanggungjawab, untuk segera mengembalikan sejumlah kerugian negara, dalam pembangunan jembatan usaha tani yang tidak rampung dikerjakan dan belum dibayarnya gajih rk dan RT ," kata dia, Senin kemarin (24/1).
Selain kerugian negara, lanjut Perana, yang bersangkutan juga diwajibkan untuk menyelesaikan tunggakan tiga bulan gaji aparatur tiyuh yang belum di bayar di masa kepemimpinan nya.
"Tunggakan gaji juga harus segera diselesaikan sesuai kesepakatan yang telah dilakukan dengan aparatur tiyuh beberapa waktu lalu," tukasnya.(IWO/Rahmat).
