Hal tersebut disampaikan Kepala BPKAD Tubaba, Mirza Irawan, melalui Kasubid Pengelolaan Kas Daerah dan Dana Transfer, Abdul Rahman Zesar (18/1/2022)
" Untuk pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap satuan kerja (Satker) sudah jadi. Sementara untuk belanja di masing-masing dinas instansi di lingkup Pemkab Tubaba belum bisa diproses karena saat ini masing-masing Satker tengah melakukan perhitungan Uang Persediaan (UP),” terangnya.
Belum bisa diprosesnya pencairan UP untuk masing-masing Satker, lanjut dia, selain tengah dilakukan penghitungan UP juga lantaran adanya perubahan sistem operasi dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda), dari Simda versi desktop ke versi Simda web.Saat ini kita memakai Finansial Management, Information System-Next Generation (Simda-NG), dan baru saja dilakukan sosialisasi dan pelatihan bagi bendaharawan,” tuturnya.
Menurutnya APBD Tahun 2022, baru terserap untuk pembayaran gaji mulai dari bupati, wakil bupati dan seluruh ASN di Tubaba serta anggota DPRD sebesar Rp14,39 miliar.
“Secara umum pembayaran gaji sebesar Rp 14.390.166.813, sementara untuk potongan berupa iuran wajib pegawai, BPJS kesehatan. PPH 21, potongan Jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian (JJK dan JKM) sebesar 1.718.428.772,” pungkasnya.(Rahmat).
