Helda guspiani, pendamping tiyuh setempat mengatakan persoalan tidak keluarnya bantuan PKH sejak tahun 2020-2022, merupakan kewengan pusat ,"bebernya saat dikomfirmasi melalui sambungan telpon selulernya pada selasa (4/10/2022).
"Sebenernya data berkas sudah kami laporkan ,bahkan tiyuh -desa lain di tubaba hinga di seluruh indonesia mengalami hal yang sama, terkait masalah 70 masyarakat tiyuh kartaharja penerima bantuan ini juga sudah kami laporkan didinas sosial tubaba dan ke pusat, kata dia.
Pendamping Helda guspiani, juga menerangkan, bahwa tidak tersalurkannya bantuan tersebut bisa juga disebabkan paktor perbedaan salah satu data nik KTP Nik KK ,serta nik di dapodik salah satu nomernya ada perbedaan.
"Kan ini bantuan bersyarat apakan dari komponennya ataukah dari lansianya yang usianya 70 ke atas ada balita,terus ada anak sekolahnya,terus yang sekolahnya ini ada kaitannya masalah data dapodik sekolah semuanya itu berpengaruh sehingga bantuan itu bisa turun atau tidaknya bahkan belum lama ini ada team komensos RI sampai turun ke kartaharaja," ulasnya.
Dia juga mengatakan anggota Rumah tangga (ART) masyarakat tersebut sebelumnya memang sudah ditetapkan tercatat sebagai peserta penerima bantuan PKH tersebut selalu dicairkan setiap Triwulan.
" Tahun sebelumnya 2019 bantuan sosial mereka itu tidak ada masalah selalu lancar-lancar aja kalau pun persoalan ini harus sampai ke aparat penegak hukum (APH) saya siap menghadapinya ,tukasnya.
Sementara berdasarkan informasi yang didapat pasca viranya pemberitaan dimedia online secara dadakan pendaping tiyuh setempat mengintruksikan masyarkat penerima bantuan PKH yang tengah bermaslah tersebut untuk kembali mengumpulkan berkas.
Hal tersebut dibenarkan via sri susanti,ketua kelompok PKH RK -02 Tiyuh setempat melalui sambungan telpon selulernya pada pada selasa (4/10/2022) Sekira pukul 20.00.WIB.
"Bener pak hari sabtu empat hari yang lalu hingga hari ini secara dadakan kami di suruh pendamping tiyuh ibuk Helda guspiani, untuk mengumpulkan berkas-berkas PKH yang tidak keluar -keluar itu mau di data lagi, katanya.
Dia juga menceritakan berkas data tersebut menurut keterangan pendamping akan di antarkan di Dinas sosial Tubaba untuk di usulkan kembali padahal data itu sebelumnya yang dipergunakan untuk mendapatkan bantuan tersebut.
"Kemarin saya di suruh ibuk Helda mengumpulkan berkas penerima PKH yang bermaslah itu Di RK 2 sini sebanyak 19 orang, semuanya di tiyuhkartaraharja ini ada 8 Rk berkasnya dimintak dikumpulkan semua,"pungkasnya.
Ditempat terpisah Saat awak media konfirmasi menyikapi persoalan tersebut sekertaris dinas sosial Yusuf serta Kabid Akil mengatakan mereka akan melakukan rapat serta akan memanggil kordinator kecamatan (korcam).
"Kita akan memanggil korcam dan pendamping PKH di Tiyuh Karta Raharja, akan kita kroscek data - data masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH lagi.
Selama dua tahun apa kesalahannya. Apa tidak tersalurkan, apa memang sudah terputus, apa masih tersangkut itu yang akan kita pelajari," ungkap Kabid Sosial Akil.
Sekertaris Dinas Sosial menjelaskan soal mikanisme bantuan tersebut dari Dinas Sosial pusat.
"Data yang yang di dapat oleh pusat dari TKS ada sekitar 30 orang di TBB, dan awal nya data tersebut dari pps pada tahun 2011, baru lah pemerintah menurunkan bantuan tersebut.
PKH memacu kepada komponen, seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak sekolah, tatkala sudah gak ada lagi di komponen itu otomatis akan kan hilang bantuan tersebut," ujar Yusuf.
