KALIANDA – LAMSEL, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar rapat koordinasi bulanan di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (10/9/2025). Rapat yang biasanya hanya diikuti pejabat eselon II kali ini diadakan dalam dua sesi, dengan melibatkan hingga pejabat eselon IV yang membidangi perencanaan.
Dalam arahannya, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa pembangunan daerah tahun 2026 akan fokus pada program Agro Eduwisata sebagai prioritas strategis.
Menurutnya, program ini bukan sekedar konsep, tetapi jawaban konkret untuk menciptakan lapangan kerja, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta mengatasi berbagai permasalahan sosial.
“Program Agro Eduwisata ini kuncinya ada pada peningkatan pendapatan. Caranya dengan menambah uang yang tersebar di Lampung Selatan dan memantaskan diri agar siap menangkap peluang yang masuk,” tegas Bupati Egi.
Misalnya saja, pembangunan daerah tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Ia meminta perangkat setiap daerah untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin orang datang ke Lampung Selatan. Maka kita harus kompak membuka persepsi bahwa Lampung Selatan ini indah, positif, dan penuh peluang. Bukan lagi dipandang negatif seperti sebelumnya,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati Egi menyebutkan bahwa pengembangan Agro Eduwisata akan mengintegrasikan sektor pertanian, pendidikan, dan wisata. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan langsung dampak ekonominya. “Tujuan akhirnya jelas, standar hidup masyarakat Lampung Selatan harus lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, menjelaskan bahwa rapat kali ini penting karena untuk pertama kalinya bupati menghadirkan seluruh kasubbag perencanaan. Tujuannya untuk menajamkan rencana kerja perangkat daerah serta memastikan arah program 2026 lebih fokus dan terukur.
Rapat koordinasi yang melibatkan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Sekretaris Daerah Supriyanto, para staf ahli bupati, asisten Setdakab, serta kepala perangkat daerah terkait. (Kmf/saz)
