LAMPUNG SELATAN – Komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional mendapat dukungan nyata dari daerah. Kepala Perum Bulog Lampung Selatan, Fedrial Farhan, tampil sebagai sosok pimpinan muda yang energik dan responsif dalam mengawal penyerapan gabah petani di wilayahnya.
Fedrial menegaskan bahwa penyerapan gabah kering panen (GKP) petani di Lampung Selatan merupakan bagian dari implementasi langsung kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
“Setelah penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan instruksi dari kantor pusat kami terima, Bulog Lampung Selatan siap melaksanakan penyerapan GKP petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram,” ujar Fedrial,
Sebagai putra daerah kelahiran Lampung Selatan, Fedrial memahami betul denyut nadi petani di wilayahnya. Ia menekankan bahwa kebijakan penyerapan gabah ini bukan hanya soal pemenuhan stok nasional, tetapi juga bentuk keberpihakan negara agar harga gabah di tingkat petani tetap stabil dan tidak jatuh di bawah harga acuan pemerintah.
“Kebijakan ini sejalan dengan langkah pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, hingga Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam melindungi kesejahteraan petani,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada harga, Fedrial juga memastikan kesiapan infrastruktur pendukung. Bulog Lampung Selatan, kata dia, tengah menunggu arahan lanjutan dari pusat terkait mekanisme penggunaan gudang dan sistem pengolahan gabah, apakah tetap seperti pola tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian.
Dalam semangat kolaborasi, Bulog Lampung Selatan juga membuka peluang kerja sama dengan mitra penggilingan padi lokal. Langkah ini dinilai strategis untuk mempercepat proses pengolahan gabah menjadi beras sekaligus menghindari antrean panjang saat puncak musim panen.
“Semakin banyak mitra penggilingan yang terlibat, proses pengolahan akan semakin cepat dan efisien.
Dampaknya, pembayaran kepada gapoktan dan petani pun bisa berjalan lebih lancar,” jelas Fedrial.
Ke depan, Bulog Lampung Selatan berencana turun langsung ke lapangan melalui sosialisasi kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan). Sosialisasi ini mencakup mekanisme penyerapan gabah, standar mutu GKP, hingga sistem pembayaran yang transparan.
Melalui kebijakan penyerapan GKP sesuai HPP ini, pemerintah pusat berharap dapat memberikan kepastian pasar bagi petani, menjaga keseimbangan harga gabah, serta memperkuat ketahanan pangan nasional dari daerah sentra produksi, termasuk Kabupaten Lampung Selatan.
Dengan kepemimpinan muda yang progresif dan dekat dengan petani, Bulog Lampung Selatan optimistis dapat menjadi garda terdepan dalam menyukseskan agenda besar swasembada pangan nasional.
Uyung melaporkan
