-->

Dana Desa Sudah Cair,Ini Pesan Sekjen Mentri Desa:Masyarakat dan Awak Media Wajib Mengawasi

Publish: Indragiri pos ----
Pesawaran Lampung- Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya  dipergunakan untuk pembangunan desa agar memberikan kemakmuran bagi seluruh warga. Namun Kepala Desa (Kades) sering kali menggunakan DD diluar ketentuan yang berlaku.

Sufiawan  kordinator Wilayah Forum Pers Independent Indonesia ( korwil FPII )Pesawaran mengajak seluruh warga Masyarakat, Desa untuk turut serta secara aktif melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan DD agar sesuai peruntukannya dan Kepala Desa terhindar dari masalah hukum.

Hal itu sejalan dengan yang diharapkan oleh Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) Anwar Sanusi.

Peluang dan niat untuk mengkorupsi DD ada karena pengelolaan dana desa minim kontrol dari masyarakat.

“Belum semua masyarakat mengetahui status DD. Dana desa pada hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat Desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik,” kata Anwar kepada SP di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Anwar mengatakan, untuk pengawasan di lapangan, Kemdes PDTT sudah mewajibkan setiap kepala desa untuk memasang papan pengumuman di kantor Desa yang berisikan laporan mengenai semua hal yang berkaitan dengan dana Desa. Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa.

Di sisi lain, menurut Anwar beberapa kasus masih ada bentuk penyimpangan diantaranya peruntukan yang tidak sesuai. Pemerasan saat pencairan dan rendahnya manajerial perangkat Desa. Selain itu, hal yang menghambat serapan dana desa sehingga dananya mengendap di Kas Daerah.

“Harus ada sanksi kepada kepala Desa yang tidak memasang papan pengumuman tentang penggunaan dana desa. Sanksi itu macam-macam, misalnya membatalkan pencairan dana desa tahap berikutnya,” ungkap Anwar.

Namun, Anwar menjelaskan ada nilai positif dibalik maraknya kasus penyelewengan dana Desa akhir-akhir. Makin banyak kasus yang dilaporkan menunjukkan masyarakat semakin sadar dan terbuka, sehingga sekecil apapun tindakan korupsi bisa dengan mudah ketahuan.

 Tapi, dilihat dari sisi negatifnya, maraknya penyelewengan dana desa juga menunjukkan pengawasannya masih lemah. Ini menjadi pengingat bagi pemerintah khususnya Kemdes PDTT untuk instrospeksi diri. Ke depan, pemerintah lebih mengedepankan upaya pencegahan dengan pembinaan dan penguatan integritas sumber daya manusia.

“Karena apapun itu regulasinya dan sebaik apapun pengawasannya, kembali lagi ke moral manusianya. Ke depan kita akan kedepankan aspek pencegahan,” ujar Anwar.

Dari pemerintah pusat sendiri, lanjut Anwar, sudah ada sistem pengawasannya. Kemdes PDTT menyediakan call center 1500040 atau SMS Center di nomor 081288990040 / 087788990040 bagi masyarakat untuk melaporkan bisa mencurigai indikasi penyelewengan.

Kemdes PDTT juga telah membentuk Satgas Dana Desa, yang membantu kementerian untuk pemantauan, pengawalan dan pengawasan dana Desa.

Setiap kasus yang dilaporkan ke Kemdes PDTT diserahkan ke penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian maupun Kejaksaan dalam memberantas korupsi ADD dan DD, nyatanya belum mengunggah hati dari setiap Kades untuk menggunakan anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini dengan sebaik mungkin. Kemdes PDTT juga rutin melakukan sosialisasi melalui pertemuan langsung dengan kepala Desa dan kepala daerah.

Juga ada 30.000 pendamping desa yang selalu memberikan pendampingan kepada aparatur Desa. Peran mereka lebih kepada pencegahan, seperti mendampingi kepala desa membuat laporan atau RAPB Desa. Selain itu melaporkan kepada pemerintah pusat bila ditemukan indikasi penyelewengan.

Selain itu, untuk meningkatkan pengawasan, Anwar meminta agar kades membuat rancangan dana desa sesuai dengan aturan yang ditentukan secara partisipatif melalui review RPJM Desa dan RKP Desa.

“Penyusunan APBDes dengan skema padat karya, swakelola, tertib transparan, tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna. Untuk mencegah penyimpangan, wilayah harus mampu memberikan fasilitasi melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi”. Jelas Anwar.

Sementara itu menurut Sufiawan ketua FPII korwil Pesawarn yang sudah kukuhkan pada bulan Februari, siap menjadi mitra Pemerintah dan Penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DD. Dirinya juga berpesan kepada seluruh anggota nya  untuk secara aktif memberikan informasi melalui media nya masing – masing terkait peaksanaan DD serta tidak ragu – ragu memberi kritik dan melaporkan oknum – oknum kepala Desa yang nakal kepada Aparat penegak hukum.ucap nya.(Asmawi).
Share:

Read Also:

Share:
Komentar

Berita Terkini