PEKANBARU - Seorang pengamat sosial politik dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan, meminta elit politik Riau untuk menghentikan pertikaian mereka.
Menurutnya, pertikaian tersebut tidak memberikan manfaat apa pun bagi masyarakat dan tidak memiliki nilai-nilai edukatif. Saiman mengatakan bahwa kampanye hitam dan konflik semacam itu tidak akan memberikan dampak positif pada masa depan.
"Jangan biarkan negeri ini dibangun dengan konflik," katanya di Pekanbaru, Selasa (11/4/2023), sebagai tanggapan terhadap konflik antara Wakil Gubernur dan Gubernur Riau terkait anggaran bantuan untuk mesjid dalam kegiatan Safari Ramadhan.
Saiman menduga bahwa pemotongan anggaran bantuan mesjid telah dipolitisasi dan dimanfaatkan sebagai "kampanye hitam" terhadap Gubernur Syamsuar.
Namun, Saiman mengingatkan bahwa seorang Gubernur berhak membuat kebijakan, termasuk pemotongan anggaran. Sebagai seorang Wakil Gubernur, Edy Natar Nasution harus mengikuti keputusan Gubernur.
Saiman juga menekankan pentingnya bersikap bijak dalam menyelesaikan masalah dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kegaduhan.
Sebelumnya, rekaman suara Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution yang marah-marah tentang pemotongan anggaran bantuan mesjid beredar luas di media sosial.
Dalam rekaman itu, Wagub tidak setuju jika anggaran bantuan mesjid yang akan diserahkan dalam kegiatan Safari Ramadhan dipotong 50 persen, dari Rp50 juta menjadi Rp25 juta.
Meskipun demikian, Saiman menekankan bahwa prioritas harus diberikan pada kesejahteraan masyarakat dan menghentikan konflik yang tidak berguna.
