Hasil pemeriksaan BPK menunjukan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.520.272.300,- di Kelurahan Kotaalam, terdapat pengelolaan belanja sebesar Rp.482.805.900,- yang tidak sesuai dengan ketentuan selama tahun 2022.
Dimana FS bersama dengan Y melakukan penyimpangan antara lain dengan cara memalsukan dokumen pengajuan dan pertanggung jawaban serta penguasaan dan pengelolaan atas uang realisasi SP2D LS dan TU selama tahun 2022.
Untuk memuluskan pekerjaan mereka maka Y, bekerja sama dengan staf perbendaharaan BPKA yang menangani verivikasi dokumen perbendaharaan Kecamatan Kotabumi Selatan inisial D, dan Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Belanja BPKA inisil N, dengan imbalan sebesar Rp.3.000.000,-
Dari LHP-BPK menjelaskan ada belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada kelurahan Kotaalam sebesar Rp.259.202.857,- yang berpotensi merugikan negara.
Setelah melakukan pedalaman dengan cara memeriksa seluruh dokumen yang ada dan meminta keterangan langsung FS dan Y maka dapat disimpulkan dana belanja barang dan jasa kelurahan Kotaalam sebesar Rp.98.864.857,- dipakai FS sedangkan Y sebesar Rp.160.339.000,-.
Dimana hal itu telah diakui oleh FS dan Y pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK.
Ata kejadian tersebut BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Utara Budi Utomo untuk memerintakan kepada Sekertaris Daerah selaku pejabat berwenang untuk segera.
Memperoses pemberian saksi sesuai ketentuan terhadap FS selaku Lurah Kotaalam dan Y selaku TKS Kelurahan Kotaalam.
Igbal
