Gelaran HPN untuk tahun ini dilaksanakan di Ancol Jakarta yang diikuti oleh peserta pekerja Pers seluruh Indonesia.
Aminudin, S.P Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Lampung mempunyai pandangan yang berbeda, menurutnya HPN ini hanya diperuntukkan untuk organisasi Pers yang berafiliasi dengan Dewan Pers. Tidak melibatkan seluruh organisasi Pers dan Jurnalis.
" Saya kurang setuju kalau HPN ini hanya melibatkan organisasi tertentu yang berafiliasi dengan Dewan Pers, karena banyak lagi organisasi pers dan jurnalis yang tidak pernah dilibatkan dalam HPN. Padahal peringatan HPN ini menggunakan Anggaran Negara. Jadi menurut hemat saya, ya pemerintah jangan tebang pilih Wartawan dan organisasi wartawan itu banyak dan sama-sama legalitas serta berkompeten, jadi sekali lagi pemerintah jangan mengotak kotak profesi wartawan ini. Selain itu kegiatan HPN diharapkan jangan hanya jadi keguatan serimonial saja, kita harapkan HPN dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan daerah. "ucapnya.
Dirinya berharap agar pemerintah dapat memahami hal ini. Dia juga mempunyai pandangan, bahwa peringatan HPN mestinya dilakukan evaluasi dengan melibatkan seluruh organisasi media. Karena HPN yang selalu diperingati bertepatan dengan hari lahir salah satu organisasi media. Sementara menurutnya HPN bukan milik satu organisasi tapi milih seluruh organisasi dan wartawan. Akan lebih baik bila HPN itu diambil dari hari lahir salah satu wartawan senior, misalnya bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta atau tokoh wartawan senior yang lainnya yang ikut berjasa untuk republik ini.
" Apalagi wartawan di Indonesia ini ribuan jumlahnya bahkan mungkin bisa puluhan ribu, dan mereka semua itu butuh hidup dengan profesinya, dan mereka sama-sama berjuang melaksanakan tugas dan fungsinya guna kemajuan negara dan bangsa ini. Tapi saya lihat pemerintah dalam hal ini tebang pilih. Sekali lagi saya berharap paling gak di Provinsi Lampung ini, agar Gubernur melaui Diskominfo bisa merangkul semua wartawan baik yang tergabung dalam organisasi Pers maupun yang tidak tergabung, " tegas Amin Kancil sapaan akrab Aminudin di kantor sekretariat FPII Provinsi Lampung, Rabu (21/02/2024).
Terkait para peserta wartawan yang akan ikut HPN, Aminudin mengatakan seharusnya Pemerintah yang mengakomodir yakni dalam hal ini Kominfo.
" Selayaknya untuk pemberangkatan para peserta HPN itu dilepas oleh Kominfo. Dan untuk pesertanya itu wartawan dari semua organisasi Pers, jadi jangan pilih kasih dari organisasi pers tertentu. Dan jika anggarannya terbatas, maka pesertanya harus bergantian. Mari jadikan Provinsi Lampung ini contoh (pilot project) yang baik dan tauladan bagi Provinsi lain terkait penanganan dalam merangkul wartawan demi kemajuan Lampung yang berjaya, " harap Amin.
Sumber realise : FPII Lampung
