KATIBUNG – Lamsel Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menyalurkan bantuan sembako kepada ratusan karyawan PT San Xiong Steel Indonesia yang belum menerima gaji selama tiga bulan terakhir. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan respons cepat dari Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, terhadap kondisi ekonomi para pekerja yang terdampak akibat ketidakjelasan pembayaran gaji dan iuran BPJS Kesehatan dari pihak perusahaan.
Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Darmawan, kepada perwakilan buruh di depan pintu masuk PT San Xiong Steel Indonesia, yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, pada Sabtu (31/5/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Achmad Herry, Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Supriyanto, Kasatpol PP Maturidi, serta Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker).
Dalam keterangannya, Darmawan menyampaikan bahwa sebanyak 336 paket sembako disalurkan kepada karyawan sebagai wujud empati dan dukungan pemerintah daerah terhadap kondisi yang mereka alami.
“Hari ini kami menyalurkan 336 paket sembako dari Bupati Lampung Selatan untuk karyawan PT San Xiong Steel Indonesia yang terdampak persoalan internal manajemen perusahaan. Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban ekonomi para pekerja dan keluarganya,” ujar Darmawan.
Diketahui, para karyawan telah melakukan aksi protes sejak beberapa waktu lalu dengan mendirikan tenda di depan area perusahaan. Mereka menuntut agar manajemen segera menyelesaikan tunggakan gaji serta iuran BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan.
Menanggapi situasi ini, Pemkab Lampung Selatan menyatakan tengah menjalin komunikasi intensif dengan pihak perusahaan guna mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi hak-hak para pekerja.
“Pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal proses ini demi memastikan hak-hak pekerja terpenuhi,” tegasnya.
(Kmf/saz)
