KALIANDA, LAMSEL -
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara konsisten mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI setiap pekan.
Rakor ini menjadi salah satu langkah strategi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di daerah. TPID Lampung Selatan mengikuti rakor tersebut secara virtual dari Ruang Kabag Perekonomian, kantor bupati setempat, Rabu (4/6/2025).
Dalam Rakor tersebut, Direktur Statistik Harga BPS RI, Windhiarso Ponco Adi, melaporkan terjadi deflasi sebesar -0,37 persen pada Mei 2025. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi di angka yang terkendali 1,60 persen.
Menurut Windhiarso, penurunan harga ini didorong oleh peningkatan produksi hortikultura dibandingkan bulan April, serta normalisasi tarif layanan telekomunikasi seluler.
Faktor lain termasuk penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi oleh Pertamina dan tren kenaikan harga emas dunia yang berkelanjutan, yang berkontribusi terhadap dinamika harga komoditas dalam negeri.
“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil deflasi sebesar 0,41 persen. Ini lebih dalam dibandingkan deflasi pada Mei 2024,” ungkap Windhiarso.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya pelaksanaan program-program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Ia menyampaikan bahwa penyerapan anggaran untuk program-program tersebut telah mencapai sekitar Rp3 triliun, dan pelaksanaannya terus bertambah setiap bulannya.
Tomsi juga menekankan urgensi pengiriman data kesiapan lahan untuk pembangunan Sentra Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis, yang saat ini belum sepenuhnya tersedia di semua wilayah.
“Teman-teman kepala daerah wajib melaksanakan program prioritas nasional. Jangan mengupayakan yang tidak sejalan, dan tolong cek kesiapan lahan per kabupaten, termasuk di wilayah kepulauan,” tegasnya.(kmf/saz)
