Sidak dilakukan usai Komisi II DPRD Kabupaten Pesibar menerima laporan jika pembagunan kantor PUPR menyebabkan banyaknya drainase yang tersumbat, sehingga kalau hujan deras rumah warga setempat kebanjiran.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Barat Erwin Goestom mengatakan, pihaknya melakukan Sidak dipembagunan kantor PUPR sebagai tindak lanjut dari adanya aduan masyarakat yang mendiami pekon kampung Jawa yang berada dibawahnya.
Erwin Goestom sangat menyesalkan pembagunan kantor PUPR yang menelan anggaran sebesar Rp 10 Milyar namun hasilnya terkesan asal - asalan, bagaimana tidak pembagunan kantor pupr banyak yang bocor hal itu disampaikanya langsung kepada awak media sembari menujukan ke arah bagunan yang terlihat banyak rembesan.
Ketua fraksi PDI Perjuangan itu juga mengatakan didalam gedung Pupr sendiri seperti kolam dan menyebutkan dana Rp 10 Milyar itu tidaklah sedikit namun hasilnya tidak asal - asalan.
Dan begitu banyak dana yang dikeluarkan hasilnya tidak maksimal.
"Kami sangat menyesalkan pembagunan seperti ini, sekaligus sangat menyayangkan dan merasa kecewa karena dengan adanya pembagunan kantor PUPR Warga setempat mendapatkan dampaknya seperti drainase banyak yang tersumbat dan sering menyebabkan banjir"
Tersumbat derainase bukan tampa sebab melainkan akibat pembagunan kantor
Yang setiap hujan turun membawa material lumpur ke pemukiman warga yang mana derainase penuh dengan lumpur dan meluap sampai kejalan.
Dinas Pupr hingga sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya dari pihak terkait. Dan Komisi II akan segera memanggil Dinas PUPR. Pungkas Politisi PDI Perjuangan guna menyampaikan aspirasi masyarakat yang tempat tinggalnya selalu kebanjiran dari dampak pembangunan tersebut.
Riswan
